Siklus Flowchart Pada Perusahaan Suku Cadang

Gambar 1

Flowchart Sistem Penjualan Kredit Suku Cadang pada

Astra Semarang

Gambar 1

Flowchart Sistem Penjualan Kredit Suku Cadang pada Astra Semarang (Lanjutan)

Gambar 1

Flowchart Sistem Penjualan Kredit Suku Cadang pada Astra Semarang (Lanjutan)

Gambar 1

Flowchart Sistem Penjualan Kredit Suku Cadang pada Astra Semarang (Lanjutan)

Gambar 1 dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Administrasi Penjualan
         Alur dari sub sistem penjualan kredit suku cadang pada Astra Semarang dimulai
dari diterimanya order dari pelanggan oleh fungsi Administrasi Penjualan via telpon,
fax ataupun Salesman. Berdasarkan order tersebut, fungsi ini entry order ke
komputer dan diproses oleh SAP untuk mencetak FSC rangkap empat yang akan
diotorisasi ke fungsi AR Part Controller melalui persetujuan Administration and
Finance Head. FSC yang terotorisasi lembar satu dan dua diserahkan ke fungsi
Administrasi Cabang, lembar tiga ke fungsi Gudang dan lembar empat ke fungsi
Accounting.
2) Part Inventory
        Fungsi ini sebagai pemegang kendali file persediaan. File induk persediaan suku
cadang tersimpan di memori komputer fungsi ini. Entry order dari fungsi
Administrasi Penjualan on line ke komputer fungsi ini dan secara otomatis data
persediaan terupdate di file persediaan.
3) AR Part Controller
        Entry order dari fungsi Administrasi Penjualan on line ke komputer AR Part
Controller, sehingga data penjualan terupdate di file induk pelanggan berupa file
sejarah, filling number dan ASPD. Print out proses pemutakhiran data berupa DCR
yang diserahkan ke fungsi Salesman.
4) Administrasi Cabang
        Fungsi ini menerima FSC terotorisasi lembar satu dan dua dari fungsi
Administrasi Penjualan untuk diregister ke buku register penjualan yang nantinya
akan diserahkan ke masing-masing Salesman sesuai area pemasaran pelanggan yang
terkait. Setelah itu, FSC lembar satu tersebut diarsip sementara yang nantinya akan
dikirim ke pelanggan setelah faktur terlunasi disertai dengan Surat Pengantar.
Sedangkan FSC lembar dua diarsip permanen sesuai nomor faktur.
5) Fungsi Gudang
        Fungsi ini menerima FSC lembar tiga dari fungsi Administrasi Penjualan.
Berdasarkan FSC tersebut, fungsi ini entry data ke komputer dan diproses oleh SAP.
Proses SAP dari fungsi Administrasi Penjualan on line ke komputer fungsi Gudang,
sehingga entry order dan entry data mengupdate data di file induk gudang, yaitu file
gudang. Entry data dari fungsi ini menghasilkan Packing List rangkap tiga dan Surat
Jalan rangkap empat. FSC lembar tiga, Packing List lembar satu dan dua, Surat Jalan
lembar dua dan empat diserahkan ke fungsi Ekspedisi bersama barang. Surat Jalan
lembar tiga diserahkan fungsi Security, Surat Jalan lembar satu dan Packing List
lembar tiga diarsip permanen sesuai tanggal.
6) Ekspedisi
        Fungsi ini menerima FSC terotorisasi lembar tiga, Packing List lembar satu dan
dua, Surat Jalan lembar dua dan empat dari fungsi Gudang. Berdasarkan dokumendokumen
tersebut, fungsi ini mengirim barang ke pelanggan dan memintakan
pengesahan Surat Jalan dari pelanggan sebagai bukti bahwa barang telah diterima.
FSC lembar tiga, Packing List lembar satu dan Surat Jalan lembar empat diserahkan
pelanggan bersama barang. Sedangkan Packing List lembar dua dan Surat Jalan
lembar dua diarsip permanen sesuai tanggal.
7) Accounting
        Fungsi ini menerima FSC terotorisasi lembar empat dari fungsi Administrasi
Penjualan. Berdasarkan FSC tersebut, fungsi ini entry data ke komputer dan diproses
oleh SAP untuk menghasilkan jurnal penjualan part. Akhir dari dari alur sub sistem
penjualan kredit suku cadang pada Astra Semarang ada pada fungsi ini, yaitu setelah
FSC lembar empat tersebut diarsip permanen sesuai nomor.
8) Salesman
        Fungsi ini menerima DCR dari fungsi AR Part Controller. DCR dikonfirmasikan
ke pelanggan sembari melakukan penagihan piutang.
Suku Cadang pada ASTRA Semarang
Unsur pengendalian intern untuk sistem akuntansi penjualan kredit suku
cadang pada Astra Semarang adalah sebagai barikut:
1) Fungsi penjualan terpisah dari fungsi kredit. Fungsi penjualan dipegang oleh
bagian order suku cadang di bawah Part Departement Head dan fungsi kredit
dipegang oleh AR Part Controller di bawah Administration and Finance
Departement Head.
2) Fungsi penjualan terpisah dari fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman
dipegang oleh Bagian Ekspedisi di bawah Departemen Gudang.
3) Fungsi Ekspedisi terpisah dari fungsi Salesman.
4) Transaksi penjualan kredit suku cadang dilakukan oleh fungsi Administrasi
Penjualan, fungsi AR Part Controller, fungsi Ekspedisi, fungsi Salesman dan
fungsi Accounting.
1) Penerimaan order penjualan suku cadang dilakukan oleh fungsi Administrasi
Penjualan dengan komputerisasi hingga tercetak faktur Suku Cadang
(Indirect).
2) Persetujuan pemberian kredit dan otorisasi terbentuknya piutang dilakukan
oleh AR Part Controller dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur
suku cadang.
3) Penentuan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang dan
potongan penjualan ditentukan oleh kantor pusat.
4) Pencatatan piutang didasarkan pada faktur suku cadang yang telah tercetak.
5) Pencatatan ke dalam jurnal penjualan dan jurnal umum dilakukan oleh fungsi
akuntansi berdasarkan tembusan Faktur Suku Cadang (Indirect), dan koreksi

Faktur Suku Cadang (Indirect).

1) Faktur Suku Cadang (Indirect) bernomor urut tercetak dan pemakaianya
dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan.
44
2) Surat Jalan dibuat terkomputerisasi dan pemakaianya dipertanggungjawabkan
oleh fungsi Gudang.
3) Secara harian, AR Part Controller mencetak Laporan Tagihan Harian (Daily
Collection Report/DCR) untuk diberikan kepada Pelanggan untuk
kepentingan penagihan dan konfirmasi secara langsung.
4) Secara periodik diadakan rekonsiliasi Aging Schedule Part DetailS dengan
Akun induk pelanggan oleh AR Part Controller dan Accounting.
5) Secara periodik, AR Part Controller melakukan konfirmasi kepada pelanggan
via telpon atau facsimile untuk tagihan yang bermasalah.

Accounting Information System

BAB I

PENDAHULUAN

           Sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Selama lima puluh tahun terakhir, sistem informasi akuntansi telah diwakili oleh sejumlah pendekatan atau model yang berbeda. Tiap model baru berubah karena adanya kelemahan dan keterbatasan dari model sebelumnya. Fitur yang menarik dalam evolusi ini adalah model-model yang lebih lama tidak dengan segera digantikan oleh teknik yang lebih baru. Jadi, pada suatu waktu, terdapat berbagai generasi sistem di berbagai perusahaan yang berbeda, bahkan bisa sama-sama ada dalam sebuah perusahaan

ISI

ARTIKEL 1

           pihak manajemen harus memastikan bahwa ERP yang di pilih benar untuk perusahaannya , tidak sebuah sistem ERP yang mampu mengatasi semua masalah di semua perusahaan . menemukan kesesuaian fungsi yang baik membutuhkan proses pemilihan peranti lunak yang menyerupai terowongan , yang dimulai dengan luas yang besar dan secara sistematis akan menjadi makin sempit , proses ini dimulai dengan sejumlah besar pemasok peranti lunak yang merupakan kandidat potensial .
           berbagai pertanyaan evaluasi diajukan ke para pemasok tersebut secara bergiliran . dimulai dengan populasi pemasok yang besar dan sejumlah kecil pertanyaan kualifikasi tingkat tinggi , maka jumlah pemasok tersebut akan berkurang hingga menjadi sedikit dan mudah dikelolah , dengan pertanyaan yang baik lebih dari separuh pemasok dapat disingkirkan dengan pertimbangan hanya paling tidak 10 hingga 20 pertanyaan . dalam tiap tahap yang dijalankan pertanyaan yang diajukan akan menjadi lebih terperinci dan populasi pemasok akan menurun . 

          jika proses bisnis benar-benar unik , sistem ERP harus dimodifikasi agar dapat mengakomodasikan peranti lunak yang terkait dengan industri (khusus) atau agar dapat bekerja dengan sistem warisan yang dibuat secara khusus , beberapa perusahaan seperti penyediaan layanan telekomunikasi dan memiliki operasi penagihan yang unik dan tidak dapat dipenuhi oleh sistem ERP siap pakai . sebelum memulai perjalanan mencari ERP pihak manajemen perusahaan perlu menilai apakah perusahaan tersebut merekayasa ulang berbagai praktik bisnisnya sesuai model terstandardinasi tersebut .

ARTIKEL 2

          mengimplementasikan sistem ERP lebih banyak berkaitan dengan mengubah cara perusahaan menjalankan bisnisnya , dari pada teknologinya akibatnya kebanyakan kegagalan implementasi ERP disebabkan oleh berbagai masalah budaya dalam perusahaan berlawanan dengan tujuan dari rekayasa ulang proses. berbagai strategi untuk mengimplemasikan sistem ERP untuk mencapai tujuan ini mengikuti dua pendekatan umum : pendekatan big bang dan pengenalan .

          metode big bang adalah metode yang paling ambisius dan beresiko diantara kedua metode tersebut , perusahaan yang mengikuti pendekatan ini mencoba untuk mengubah berbagai operasinya dari sistem warisan lamanya kesistem baru secara sekaligus yang mengimplemasikan ERP diseluruh perusahaan . pada hari pertama implementasi tidak ada seseorang pun dalam perusahaan yang akan mencoba sistem baru tersebut . pada dasarnya semua orang dalamperusahaan tersebut adalah trainee yang sedang mempelajari pekerjaan baru .
         ERP yang baru tersebut pada awalnya akan menghadapi penolakan karena penggunaan membutuhkan perubahan . dalam banyak kondisi sistem ERP tidak memiliki kisaran fungionalitas ataupun dikenal seperti sistem warisan yang digantikannya . selain itu karna kini hanya ada sebuah sistem yang melayani semua seluruh perusahaan . orang-orang dibagian input data sering kali harus memasukkan lebih banyak data dari pada yang sebelumnya mereka lakukan dengan sistem warisan yang lebih terbatas fokusnya .

DAFTAR PUSTAKA

•  JUDUL :

                 Accounting Information System

• PENERBIT :

                 Salemba Empat

• PENGARANG :

                 James A.Hall

    

Sistem Informasi Akutansi #

1. Pengertian

 Kebutuhan akan Sistem InformasiInformasi merupakan hal yang dianggap memiliki tingkat lebih tinggi dan aktif dibandingkan dengan data. Dan Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Sebuah sistem informasi akuntansi umumnya metode berbasis komputer untuk pelacakan aktivitas akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Laporan statistik yang dihasilkan dapat digunakan secara internal oleh manajemen maupun eksternal oleh pihak lain yang berkepentingan termasuk investor, kreditur dan otoritas pajak.

Pada suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen seperti :

* Perangkat keras (hardware) : mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer, server, dan printer.
* Perangkat lunak (software) atau program : sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.
* Prosedur : sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan keluaran yang dikehendaki.
* Orang : semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi.
* Basis data (database) : sekumpulan tabel, hubungan, data grafis, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data.
* Jaringan komputer dan komunikasi data: sistem penghubung yang memungkinkan sumber (resources) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari 3 subsistem:

- Sistem pemrosesan transaksi, mendukung proses operasi bisnis harian.
- Sistem buku besar/pelaporan keuangan, menghasilkan laporan keuangan, seperti laporan laba/rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak.
- Sistem pelaporan manajemen, yang menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, seperti anggaran, laporan kinerja, serta laporan pertanggungjawaban.

2. Dalam Tahapan Pembangunan Sistem Informasi. Sistem Informasi diperlukan untuk beberapa tahapan yang satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu siklus yang tidak pernah berhenti. Adapaun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

A. Identifikasi
Pemahaman awal perlunya pembuatan sistem informasi dan permintaan formal untuk mengembangkan sistem informasi.

B. Inisiasi dan Perencanaan
Untuk menentukan spesifikasi kebutuhan dan untuk mengetahui bagaimana sistem informasi dapat membantu penyelesaian permasalahan. Pada tahap ini dibuat keputusan perlunya dibuat suatu aplikasi atau mengembangkan aplikasi yang sudah ada.

C. Analisis
Melakukan analisis untuk membuat spesifikasi dan mengstrukturkan kebutuhan pengguna serta menseleksi aplikasi lain yang sudah ada. Pada tahapan ini akan diperoleh spesifikasi fungsional sistem.

D. Perencanaan Logika
Mendapatkan dan menstrukturkan kebutuhan sistem informasi secara keseluruhan. Pada tahap ini akan diperoleh spesifikasi rinci data, laporan, tampilan, dan aturan pemrosesan.

E. Perancangan Fisik
Mengembangkan spesifikasi teknologi yang akan digunakan, pada tahap ini akan diperoleh struktur program dan basisdata, serta perancangan struktur fisik.

F. Implementasi
Pembuatan program dan basisdata, melakukan instal dan menguji sistem. Pada tahapan ini akan diperoleh program aplikasi dan dokumentasi.

G. Pemeliharaan
Melakukan pemantauan kegunaan dan fungsi sistem, serta melakukan audit sistem secara periodik.

3.  SIA terdiri atas tiga subsistem utama, yaitu:

1)            Sistem Pemrosesan Transaksi (SPT)

            Sitem pemrosesan transaksi-SPT (transaction processing system) merupakan pusat dari seluruh fungsi sistem informasi dengan:

a)         Mengkonversi peristiwa ekonomi ke transaksi keuangan

b)         Mencatat transaksi keuangan dalam record akuntansi (jurnal dan buku besar)

c)         Mendistribusikan informasi keuangan yang utama ke personel operasi untuk mendukung kegiatan operasi harian mereka

Setiap pemrosesan transaksi menangani peristiwa-peristiwa bisnis yang muncul secara berkala. Untuk dapat secara efisien menangani volume transaksi sebesar itu, jenis-jenis transaksi yang sejenis dikelompokkan dalam siklus transaksi. SPT terdiri atas tiga siklus transaksi, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi.

2)            Sistem Pelaporan Buku Besar/Keuangan (SPBB/K)

Sistem pelaporan buku besar (SPBB) dan sistem pelaporan keuangan (SPK) adalah dua subsistem yang saling erat terkait. SPBB dan SPK menghasilkan laporan keuangan tradisional seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan pengembalian pajak. Besarnya inputke sistem buku besar datang dari siklus transaksi. Rangkuman aktivitas siklus transaksi ini diproses oleh sistem buku besar untuk memperbarui akun-akun kontrol buku besar. Sedangkan sistem pelaporan keuangan mengukur dan melaporkan status sumber daya keuangan dan perubahannya.

3)            Sistem pelaporan manajemen

Sistem pelaporan manajemen (SPM) menyediakan informasi keuangan internal yang diperlukan untuk memanajemen sebuah bisnis. Laporan-laporan tipikal yang diproduksi oleh SPM meliputi anggaran, laporan varian, analisis biaya-volume-laba, dan laporan-laporan yang menggunakan data biaya lancer (bukan yang historis). Jenis pelaporan ini disebut pelaporandiscretionary (bebas untuk menentukan) Karena organisasi dkapat memilih informasi apa yang ingin dilaporkan dan bagaimana menyajikannya.

sumber : http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_10153/title_1-kebutuhan-akan-sistem-informasi/

           http://zetzu.blogspot.com/2011/11/pengertian-sistem-informasi-akuntansi.html

Tulisan Perkembangan dan Politik

11. Perkembangan Politik di Dunia

Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Parlemen memainkan peranan yang dominan

Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi sangat tinggi

Partai baru hidup bebas dengan sistem multipartai  Pemilu 1955 dilaksanakan sangat demokratis  Hak-hak dasar masyarakat sangat dikurangi  Partai besar mempunyai surat kabar

Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Mengaburnya sistem kepartaian

Terbentuknya DPR-GR, peranan legislatif lemah

Penghormatan hak dasar melemah, presiden menyingkirkan lawan-lawan politik

Kebebasan pers meredup, beberapa media yang dibredel

Sentralisasi kekuasaan dominan dalam hubungan pusat daerah

Era Produsen Soeharto

Demokrasi Pancasila (1966-1998)

Kekuasaan kepresidenan pusat dari seluruh proses politik

Rotasi kekuasaaan politik hampir tidak pernah terjadi

Rekruitmen politik tertutup

Pemilu dilakukan lima tahun sekali

Partai politik dibatasi

Hak-hak dasar manusia dibatasi.

22. Demokrasi Setelah Reformasi 

Era orde Baru

Era Pasca Soeharto

Demokrasi Era Transisi (1998-sekarang)

Kepala negara dan kepala daerah dipilih lagsung

Sistem presidensial dengan multipartai

Kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan berpendapat

Lembaga perwakilan terdiri dari DPR dan DPD

Lembaga pengadilan diawasi komisi yudisial

Munculnya komisi-komisi negara.

Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.
Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.
Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasihat dari ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dia juga memperkaya dirinya, keluarganya, dan rekan-rekat dekat melalui korupsi yang

Pemerintahan Habibie
Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.
Pemerintahan Wahid
Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno, Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara; Golkar (partai Soeharto - sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000.
Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.
Pemerintahan Megawati
Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.Kabinet pada masa pemerintahan Megawati disebut dengan kabinet gotong royong.
Pemerintahan Yudhoyono
Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan dan Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra.
Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh
Kehidupan berdemokrasi di Indonesia setelah era reformasi di mana seluruh masyarakat mempunyai kebebasan mengeluarkan sikap dan pendapat, tetap harus mempertimbangkan dan menjunjung etika, sehingga tidak terjebak pada asal menyerang, terlebih bila dilandasi oleh kepentingan politik yang kuat.

33.  Strategi Pembangunan Nasional

Strategi Pembangunan Nasional

 Hal-Hal Pokok Dalam Strategi Pembangunan Nasional

Strategi Pembangunan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009 menetapkan 2 (dua) strategi pokok,yaitu:

1.       Strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan system ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat,jiwa,nilai dan consensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; Undang-undang Dasar 1945(terutama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tetap berkembangnya pluralism dan keragaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

2.       Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Sedangkan Strategi Pembagunan daerah Propinsi Jawa Barat yang tertuang dalam dokumen pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat tahun 2003-2007, menetapkan 15 strategi pokok sebagai berikut:

1.       Meningkatkan kualitas demokrasi untuk mempercepat proses reformasi di segala bidang.

2.       Meningkatkan efektifitas birokrasi melalui peningkatan kualitas aparatur dan kualitas pelayanan.

3.       Memelihara ketertiban umum,ketentraman dan stabilitas keamanan.

4.       Meningkatkan penegakan hukum dalam segala bidang.

5.       Mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya luhur masyarakat Jawa Barat (religious, silih asih, silih asah dan silih asuh) untuk mengantisipasi masuknya budaya dari luar yang dapat mempengaruhi budaya daerah.

6.       Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan ,kesehatan dan lapangan pekerjaan.

7.       Meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.

8.       Mengembangkan kegiatan utama ekonomi (agribisnis, pariwisata, SDM kelautan, industri manufaktur dan jasa) yang berbasis sumber daya local dengan system ekonomi kerakyatan.

9.       Memperkuat keterkaitan usaha untuk memantapkan struktur ekonomi.

10.   Mengurangi ketimpangan sumber daya ekonomi (SDM, teknologi, dana, pasar, dan prasarana) antar wilayah.

11.   Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan untuk keseimbangan perkembangan antar wilayah.

12.   Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung terwujudnya struktur ruang yang mantap.

13.   Mewujudkan komposisi kawasan lindung 45 persen dan kawasan budidaya 55 persen pada tahun 2010 sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat.

14.   Meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup melalui optimalisasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

15.   Mengendalikan pencemaran air, tanah dan udara di kawasan perkotaan dan perdesaan.

Politik dan Strategis Nasional

Pengertian Politik

Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat dengan mengatasnamakan kepentingan umum.

Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu :

a. Dalam arti kepentingan umum (politics)

Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan.

b. Dalam arti kebijaksanaan (Policy)

Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya :

- proses pertimbangan

- menjamin terlaksananya suatu usaha

- pencapaian cita-cita/keinginan

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu, pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.

Pengertian Strategi

Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

Politik dan Strategi Nasional

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.

Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945aline ke-4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
a. Makna Pembangunan Nasional
     Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.
b. Manajemen Nasional
    Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah “sistem manajemen nasional”. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategis serta menyeluruh dan terpadu.

      Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional.
a. Unsur, Struktur, dan Proses
Unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi:
1). Negara sebagai “organisasi kekausaan” mempunyai hak dan peranan atas pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlakukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.
2). Bangsa Indonesia sebagai unsur “Pemilik Negara” berperan dalam menentukan sistem nilai dan arah/haluan/kebijak-sanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara.
3). Pemerintah sebagai unsur “Manajer atau Penguasa” berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerin-tahan umum dan pembangunan kearah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara.
4). Masyarakat adalah unsur “Penunjang dan Pemakai” yang berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut di atas.
Sejalan dengan pokok pikiran di atas, unsur-unsur utama SISMENNAS tersebut secara struktural tersusun atas emapt tatanan (setting). Yang dilihat dari dalam ke luar adalah Tata Laksana Pemerintahan (TLP), Tata Administrasi Negara (TAN), Tata Politik Nasional (TPN), dan Tata Kehidupan Masyrakat (TKM).

KETAHANAN NASIONAL

A. Pengaruh Ketahanan Nasional Pada Aspek Ideologi


Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung suatu konsep dasar tentang kehidupan yang diciptakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya,yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi dan kehidupan manusia.

      1. Ideologi Liberalisme
Aliran pikiran perseorangan atau individualistik. Liberalisme bertumpu pada hak asasi manusia yang melekat sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan. Paham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan materi yang melimpah serta didapat secara bebas.

     2. Ideologi Komunisme
Aliran ini beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan untuk menindas kelas lain. Golongan kuat menindas golongan lemah

B.     Pengaruh Ketahanan Nasional Pada Aspek Politik

Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang datang dari dalam maupun luar.

1. Ketahanan Pada Aspek Politik Dalam Negeri

1)      Sistem pemerintahan berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan yang bersifat absolut.

2)      Mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, namun bukan perbedaan mengenai nilai dasar.

3)      Kepemimpinan nasional mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat.

4)      Terjalin komunikasi politik timbak balik antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan nasional.

1. Ketahanan Pada Aspek Politik Luar Negeri

1)      Hubungan luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang dalam rangka memantapkan persatuan bangsa serta keutuhan NKRI.

2)      Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara berkembang serta antara negara berkembang dengan negara maju sesuai kemampuan demi kepentingan nasional.

3)      Citra positif Indonesia perlu ditingkatkan dan diperluas melalui promosi, peningkatan diplomasi, pertukaran pelajar dan lain sebagainya.

4)      Perkembangan dunia terus diikuti dan dikaji agar terjadinya dampak negatif yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional dapat diatasi sedari dini.

5)      Langkah bersama negara berkembang dengan negara industri maju untuk memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan perlu ditingkatkan melalui perjanjian perdagangan internasional.

6)      Peningkatan kualitas SDM perlu dilaksanakan dengan pembenahan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan calon diplomat secara menyeluruh agar mereka dapat menjawab tantangan tugas yang mereka hadapi.

7)      Perjuangan bangsa Indonesia yang menyangkut kepentingan nasional, seperti melindungi hak warga negara Republijk Indonesia diluar negeri perlu ditingkatkan.

C.    Pengaruh Ketahanan Nasional Pada Aspek Ekonomi

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan memerlukan pembinaan berbagai hal yaitu antara lain:
1)      sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemaknmuran dan kesejahtaeraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

2)      ekonomi kerakyatan harus menghindarkan sistem free fight liberalism, etatisme dan monopolistis.

3)      struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keterpaduan antar sektor pertanian, industri serta jasa.

4)      pembangunan ekonomi memotivasi serta mendorong peran serta masyarakat secara aktif.

5)      pemerataan pembangunan dan pemanfaataan hasil-hasilnya senantiasa memperhatikan keseimbangan antar sektor dan antar wilayah.

D.     Pengaruh Ketahanan Nasional Pada Aspek Sosial Budaya

Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa yang mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat yang rukun bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera. Masyarakat tersebut haruslah mampu menangkal  penetrasi terhadap budaya asing yang tidak sesuai kebudayaan nasional

Esensi pengaturan dan penyelenggaraaan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang demikian adalah pengembangan kondisi sosial budaya Indonesia dimana setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya berdasarkan Pancasila.

E.      Pengaruh Ketahanan Nasional Pada Aspek Pertahanan dan Keamananan

Ketahanan pertahanan dan keamanan yang diharapkan merupakan kondisi daya tangkal yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat dan mengandung kemampuan memelihara stabillitas pertahanan dan keamanan negara.

Untuk mewujudkan keberhasilan Ketahanan Nasional setiap warga negara Indonesia perlu :

1)      memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk  perjuangan non fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan.

2)      sadar dan peduli akan pengaruh yang timbul pada aspek ipoleksosbudhankam sehingga setiap warga negara dapat mengeliminir pengaruh buruk pada aspek-aspek tersebut.

Apabila setiap warga negara memiliki semangat perjuangan bangsa, sadar serta perduli terhadap pengaruh yang timbul dan dapat mengeliminir pengaruh tersebut, maka ketahanan nasional Indonesia akan terwujud.

Sumber:

http://h0404055.wordpress.com/2010/04/02/pengaruh-konsep-ketahanan-nasional-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/